Kebutuhan Menyinkronkan Regulasi Pidana
Pembahasan RUU Penyesuaian Pidana yang dipercepat oleh DPR tidak lepas dari kebutuhan untuk menyinkronkan berbagai aturan pidana yang selama ini berjalan tumpang tindih. Banyak undang-undang sektoral yang masih memuat ketentuan lama, sehingga tidak selaras dengan arah kebijakan hukum terbaru. Sinkronisasi ini penting untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum tidak kebingungan dalam menerapkan aturan serta mencegah konflik norma yang dapat memperlambat proses peradilan. DPR menilai penyelarasan cepat ini menjadi fondasi penting agar reformasi hukum di Indonesia bisa berjalan konsisten.
Dorongan Reformasi atas Ketidakpastian Vonis
Maraknya perdebatan publik mengenai vonis yang dianggap tidak adil menambah urgensi pembahasan RUU tersebut. Viral-nya kasus yang melibatkan disparitas hukuman membuat masyarakat semakin menuntut adanya revisi aturan pidana. DPR berkepentingan menjaga stabilitas kepercayaan publik, sehingga percepatan pembahasan dianggap sebagai bentuk respons terhadap suara masyarakat. Dengan memperbarui aturan pidana, DPR berharap dapat memberikan fondasi hukum yang lebih tepat, proporsional, dan adaptif terhadap perkembangan terbaru.
Menyesuaikan Implementasi KUHP Baru
Setelah KUHP baru disahkan, berbagai perangkat aturan tambahan harus disiapkan agar implementasinya bisa berjalan lancar. Tanpa RUU Penyesuaian Pidana, banyak pasal dalam KUHP baru tidak bisa dijalankan dengan baik karena belum memiliki dasar implementasi yang lengkap. DPR mempercepat proses legislasi untuk menutup kekosongan hukum tersebut, terutama terkait standar sanksi, prosedur penegakan, dan koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Jika dibiarkan terlalu lama, kekosongan ini dapat menimbulkan multitafsir di lapangan.
Respons terhadap Perkembangan Kejahatan Modern
Kejahatan siber, manipulasi data, penipuan daring, hingga eksploitasi digital berkembang jauh lebih cepat dibanding regulasinya. DPR menyadari bahwa aturan pidana lama tidak mampu mengakomodasi variasi modus baru yang semakin kompleks. Karena itu, percepatan pembahasan menjadi pilihan agar negara tidak tertinggal dari perkembangan teknologi dan model kejahatan baru. Dengan memperbarui kerangka pidana, DPR ingin memastikan bahwa masyarakat terlindungi dari praktik tindak kriminal yang memanfaatkan celah hukum.
Target Legislasi dalam Masa Sidang Berjalan
Setiap tahun DPR menetapkan daftar prioritas legislasi yang harus dicapai dalam satu masa sidang. RUU Penyesuaian Pidana termasuk dalam kategori prioritas, sehingga percepatan pembahasan bertujuan memenuhi target tersebut sebelum masa sidang berakhir. Jika tidak diselesaikan, RUU tersebut berisiko kembali tertunda dan memperpanjang pekerjaan legislasi di periode mendatang. Efisiensi kerja menjadi alasan internal yang turut mendorong DPR mempercepat proses pembahasan.
